Kisah Santai – DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah segera memverifikasi data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) setelah muncul temuan 146 ribu siswa yang terancam kehilangan bantuan. Masalah ini muncul karena adanya dugaan ketidaksesuaian data antara penerima KJP dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
Anggota DPRD menilai verifikasi ulang sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Program KJP bertujuan membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat terus mengenyam pendidikan. Namun, jika data penerima tidak akurat, program ini tidak akan berjalan optimal dan bisa menimbulkan ketidakadilan.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa pendataan harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk sekolah, dinas pendidikan, dan orang tua siswa. Proses verifikasi ini harus dilakukan transparan dan menyeluruh agar tidak ada siswa berhak yang justru dirugikan.
“Baca Juga : Alasan Orang Pendek Lebih Panjang Umur, Ini Faktanya”
DPRD juga meminta adanya evaluasi berkala terhadap mekanisme pendataan KJP. Pemerintah perlu memperbarui sistem verifikasi dengan teknologi yang lebih akurat. Selain itu, koordinasi antara instansi terkait harus lebih efektif agar data penerima selalu terkini.
Sementara itu, banyak orang tua siswa berharap verifikasi berjalan cepat dan tanpa kendala. Mereka khawatir anak-anaknya kehilangan bantuan yang selama ini menjadi penopang biaya pendidikan.
DPRD mendorong pemerintah mempercepat verifikasi agar siswa yang benar-benar membutuhkan tetap mendapatkan bantuan KJP. Langkah ini tidak hanya memastikan keadilan, tetapi juga memperkuat tujuan utama program KJP dalam mendukung akses pendidikan bagi semua anak di Jakarta.
Dengan verifikasi data yang akurat, bantuan KJP akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat signifikan bagi siswa serta keluarga kurang mampu di Jakarta.
“Baca Juga : Biaya & PPDB SMA Taruna Nusantara 2025: Info Terbaru”