Kisah Santai Informatif – Pemerintah mengangkat isu mengenai kenaikan harga obat dan alat kesehatan, meskipun ada ketidaksesuaian dengan perkembangan industri kesehatan di Indonesia. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi, faktor-faktor seperti pajak, distribusi, dan tata kelola menjadi penyebab harga obat di Indonesia yang bisa mencapai lima kali lipat lebih tinggi daripada di Malaysia.
“Saya pikir, pajak, distribusi, dan tata kelola mungkin bisa jadi penyebabnya. Kami akan mengevaluasi setiap faktor ini untuk mencari tahu kontribusinya masing-masing,” ujar Budi setelah menghadiri rapat di Komisi IX DPR pada Senin, 8 Juli 2024. Meskipun demikian, ia menekankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami secara pasti penyebab harga obat yang mahal di Indonesia.
Ketika ditanya tentang rencana solusi atau kebijakan yang akan diambil, Budi menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pembahasan. “Kami sedang berkoordinasi untuk menemukan solusi yang tepat,” katanya. Budi juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk membahas masalah ini dengan negara-negara G20 dan ASEAN guna mencari standar biaya produksi obat dan alat kesehatan yang sesuai.
Budi mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan perbaikan sistem industri kesehatan. Salah satu fokus utama adalah peningkatan harga obat yang tidak sebanding dengan kondisi industri kesehatan di dalam negeri. “Kami juga akan mengembangkan industri obat dan alat kesehatan dalam negeri untuk meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap pandemi di masa depan,” tambahnya.
Jokowi memberikan waktu dua pekan untuk koordinasi lebih lanjut terkait penguatan sistem kesehatan ini. Dengan melibatkan beberapa menteri seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Mereka bertanggung jawab dalam upaya mencari solusi yang komprehensif.
“Baca Juga: Waspadai Dampak Buruk Memilih Makanan pada Tumbuh Kembang Anak”
Budi juga memberikan masukan kepada Jokowi tentang efisiensi jalur perdagangan yang masih belum optimal. Serta perlunya transparansi dan keterbukaan dalam tata kelola industri untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar dalam pembelian obat-obatan dan alat kesehatan.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menekankan perlunya peningkatan investasi di sektor kesehatan. Termasuk dalam produksi obat-obatan dan alat kesehatan, untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak memberikan komentar langsung terkait hasil pertemuan dengan Jokowi. Namun mengungkapkan bahwa tata kelola industri dan kebijakan pajak menjadi bagian dari diskusi dalam rapat tersebut.
“Simak Juga: Tanda-tanda Bahaya Saat Menurunkan Berat Badan Terlalu Cepat”